Ironi Partai Politik Dalam Pusaran Korupsi

Denny juga menambahkan korupsi disebabkan adanya kewenangan yang mutlak, sehingga bentuk pemerintahan yang absolut cenderung akan memperbesar tingkat korupsi di tingkat pusat. “Sedangkan bentuk pemerintahan yang desentralisasi menyebabkan tingkat korupsi pun menyebar.”tambahnya. KPK juga menegaskan bahwa, kecenderungan antara politik dan korupsi berkaitan erat, karena kurangnya pengawasan terhadap proses-proses politik itu sendiri. Politik menjadi sesuatu yang sangat mahal, dan menguras dana darimanapun berasal.

Politik Korupsi

Bangsa Indonesia kini tengah memasuki era millennium dan globalisasi dengan segala tantangan dan kompleksitasnya yang harus dijawab dengan cara menselaraskan jati diri sebagai bangsa dengan perubahan dan perkembangan dunia. Berbagai perubahan yang terjadi dalam perkembangan dunia global juga berpengaruh pada ketatanegaraan Republik Indonesia, sistem hukum dan arah politik hukum Indonesia. Korupsi bukan hanya pada lingkungan atas saja atau lingkungan bawah saja, melainkan semua lingkungan. Korupsi merupakan tindakan melawan hukum, karena korupsi itu sendiri menyebabkan kerugian bagi negara dan masyarakat sebagai dampak dari tindakan tersebut. Menurut Syamsul , korupsi juga sering dianggap sebagai penyakit sosial, mengingat dampak yang korupsi ini sangat merugikan negara dan masyarakat.

Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Ahmad Hidayat, menjelaskan perbandingan peraturan anti suap di Amerika Serikat dan Indonesia. Lebih lanjut, Menkeu juga menyebut indeks pembangunan manusia Probolinggo hanya sixty six,07%, jauh dari angka nasional yang mencaai 71,94%. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka tahun ini naik dari 2,89% tahun 2015 menjadi 4,86% tahun ini.

Salah satunya, KPK mendorong pemberdayaan Aparatur Pengawas Intern Pemerintah . “KPK telah memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem politik, termasuk di dalamnya pembenahan partai politik,” kata Ipi. Media advokasi demokrasi ini memberitakan penyelenggaraan pemilu yang sedang berlangsung serta mendata dan menginformasikan, mulai dari Pemilu 1955.

Guna memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat Undang-Undang Dasar 1945, telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Undang-undang tersebut selama lebih kurang empat dasawarsa sejak diberlakukannya telah dapat memberikan sumbangan yang penting bagi pembangunan nasional. Kekhawatiran Prof Syamsudin Haris ihwal potensi terjadinya praktik demokrasi elektoral Game Gacor yang sekadar prosedur belaka sudah samakin kuat terjadi. Bahkan, lebih jauh lagi, demokrasi kita tengah disetir oleh segelintir elite partai yang menyuburkan praktik korupsi politik. Menurut Agus, untuk mencegah parpol mencari cara-cara yang bertentangan dengan hukum dan mencari pembiayaan, lebih baik pemerintah menaikkan pagu anggaran biaya partai politik dan kemudian menetapkan audit yang mendalam.

Oleh karena itu, sistem keuangan yang sehat dan transparan harus dimiliki dan disediakan oleh partai politik, sehingga mampu terbebas dari adanya indikasi penyalahgunaan wewenang . Jika dianalogikan, partai politik adalah sebuah mesin, sementara korupsi adalah hasilnya. Ketika mesin itu beroperasi dengan baik dan sesuai prosedur, maka hasilnya akan baik dan sesuai prosedur. Oleh karena itu, kita perlu mendorong partai politik untuk melakukan perbaikan dan perubahan. “Beberapa menteri terus menjadi pelaku korupsi. Ada ratusan kepala daerah yang terjerat KPK dan melibatkan hampir seluruh partai. Partai disini berkontribusi sekali untuk menciptakan korupsi,” ucapnya. Kewenangan yang Tak Berguna Mahkamah Konstitusi sejatinya mempunyai kewenangan membubarkan partai politik.

Hal ini terutama setelah melihat daya rusak dinasti politik selama ini. Penyuapan didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan dengan imbalan keuntungan pribadi. Penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu, pertama, penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang untuk mempercepat prosedur yang sesuai dengan hukum. Kedua, penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang untuk mempercepat prosedur yang bertentangan dengan hukum . Namun salah satu pengurus DPP PDIP mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung untuk dapat menentukan sendiri secara bebas siapa kadernya yang akan menempati kursi DPR menggantikan Nazarudin. Penetapan MA itu kemudian menjadi dasar PDIP bersurat ke KPU untuk menetapkan Harun Masiku sebagai pengganti Nazarudin di DPR.

Beraneka ragam upaya, pencegahan, hingga punishment terus diupayakan. Tapi nyatanya, pelaku korupsi masih tidak takut dengan segala regulasi atau aturan yang berlaku. Upaya mencari celah dari berbagai sudut terus dilakukan, oleh mereka yang haus akan kekuasaan.

Hal tersebut bertujuan untuk mencapai masyarakat yang bebas dari budaya korupsi, dari adanya keinginan melakukan korupsi menjadi tidak ingin melakukan korupsi karena mengetahui bahaya korupsi. “Dengan sistem yang baik, maka tidak ramah terhadap korupsi dan tidak ada celah maupun peluang untuk korupsi sehingga orang tidak bisa melakukan korupsi,” kata Firli. Kemudian Firli menyampaikan peran KPK dalam mewujudkan Indonesia bebas korupsi.

Comments are Disabled