Politik Dinasti Dan Menjamurnya Kepala Daerah Terseret Korupsi

Pasal itu mewajibkan masa jeda satu periode atau selama lima tahun bagi mereka yang terikat hubungan kekerabatan dengan petahana agar bisa maju dalam pilkada. Ketiga, pemilih yang masih belum sadar akan sisi kelam dari politik dinasti. Berdasarkan Pasal 426 ayat huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu disebutkan bahwa penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan meninggal dunia. Selain itu, KPK juga mendorong praktik-praktik good governance yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dengan membuka knowledge dan menyediakan saluran pengaduan masyarakat. Menurut Ipi, penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten diharapkan dapat meningkatkan kualitas manajemen ASN, efektivitas tata laksana, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dia cukup sukses dan bisa mengandalkan dukungan dari banyak orang Indonesia. Pada Mei 2010 ia meninggalkan politik Indonesia untuk menjadi Direktur Pelaksana di Grup Bank Dunia. Meskipun demikian, spekulasi yang menyebar luas, adalah bahwa pengunduran dirinya disebabkan tekanan politik dari pengusaha yang memiliki koneksi politik yang tinggi. Secara khusus, Grup Bakrie sering disebutkan dalam media Indonesia dalam hubungan ini .

Menurut Wawan, biaya politik yang besar ini bisa jadi dipicu oleh pembangunan yang tidak merata di setiap daerah. Masyarakat yang sudah merasakan dampak pembangunan infrastruktur biasanya akan lebih loyal. Sebaliknya, bagi daerah yang belum terbangun akan merasa jauh dari sang pemimpin.

Politik Korupsi

Negara memang seharusnya memiliki pertahanan dan keamanan dari udara, darat, dan laut. Pertahanan dan keamanan ini harus dijaga dan difasilitasi dengan baik agar tidak ada pengganggu kedaulatan negara. Harga bahan pokok juga tidak dapat dijangkau oleh masyarakat miskin, rumah layak huni, kesehatan dan lain-lain sangat sulit untuk diakses karena informasi hukum yang tidak berpihak pada masyarakat miskin. Kemiskinan struktural, artinya kemiskinan yang terjadi karena ketidakberdayaan seseorang atau sekelompok masyarakat terhadap kebijakan tertentu dan membuat sistem yang tidak adil, sehingga terjebak dalam kemiskinan. Korupsi juga akan menurunkan kualitas pondasi dari proyek pembangunan, karena di dalamnya terdapat suap, pengurangan bahan untuk dikorupsi. Penurunan pendapatan ini karena kenyataan bahwa banyak oknum pegawai pajak yang memanfaatkan kesempatan buruk ini untuk memperkaya dirinya sendiri.

Rumusan bunyi dalam pasal diserahkan kepada masing masing negara, dengan catatan bahwa susbtansi yang ditentukan dalam UNCAC telah tercakup di dalamnya. Sebagai amunisi bagi pemberantasan tindak pidana korupsi, maka pembentukan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang baru harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang terdapat dalam UNCAC. Dengan mengadopsi ketentuan-ketentuan dalam UNCAC ke dalam undang-undang, diharapkan akan dapat menumbuhkan kembali rasa kepastian hukum dan nilai-nilai keadilan di dalam masyarakat yang selama ini telah tercabik-cabik akibat penegakan hukum yang tidak efektif terhadap praktik-praktik korupsi. Dengan kata lain undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang baru, akan menjadi tonggak bagi usaha-usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Peneliti Indonesian Corruption Watch Almas Ghalia pernah menyebut kasus yang melibatkan Walikota Kendari Adriatma Dwi Putra menjadi contoh nyata soal korupsi yang berkaitan dengan pembiayaan politik. Ketiga, kolaborasi antara penguasa dan pengusaha untuk menggabungkan kekuatan modal dengan kekuatan politisi. Dan keempat, Beli Free Spin pembagian tugas antara kekuasaan politik dan kekuasaan modal sehingga mengakibatkan korupsi. Dosen Jurusan Ilmu Hubungan Internasional UGM. Ia mengampu mata kuliah Korupsi Politik sebagai Isu Global serta Minoritas dan Integrasi Nasional, serta politik pemerintahan dan politik luar negeri Amerika Serikat dan Cina.

Untuk itu, idealnya undang-undang merupakanformalisasi atau kristalisasi norma dan kaidah yang dikehendaki atau sesuaidengan aspirasi masyarakat. Lebih lanjut Jimly Asshiddiqie mengungkapkan setiap norma hukum itu haruslah menghasilkan antara nilai kepastian , keadilan , dan kebergunaan . Berbagai perubahan yang terjadi dalam ketatanegaraan Republik Indonesia dan perkembangan dunia global juga berpengaruh pada sistem hukum dan arah politik hukum Indonesia, perlu upaya pembenahan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Pembenahan terhadap sistem di berbagai sektor yang ada ditujukan bagi upaya perbaikan dengan tetap berlandaskan kepada prinsip-prinsip hukum dan ketatanegaraan yang berlaku serta tetap tanggap terhadap kebutuhan yang diperlukan. “Adalah masuk akal untuk menganggap bahwa orang rasional hanya atau terutama ketika mereka bertransaksi di pasar, dan tidak ketika mereka terlibat dalam kegiatan kehidupan lainnya seperti perkawinan dan litigasi dan kejahatan serta diskriminasi dan penyembunyian informasi pribadi? Jika rasionalitas tidak terbatas pada eksplisitas transaksi-transaksi pasar tetapi dalam karakteristik perilaku sosial yang dominan dan berlaku umum, maka instrumen konseptual yang dibangun oleh para ekonom untuk menjelaskan perilaku pasar dapat digunakan untuk menjelaskan perilaku non-pasar juga).

Konsekuensinya seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan negara terutama segala peraturan perundang-undangan negara dijabarkan dan diderivikasi dari nilai-nilai Pancasila. Aktivis LBH tersebut melanjutkan dengan kritik terhadap struktur politik di DIY dengan Hamengkubuwono X sebagai gubernur. Akibat posisi Gubernur ini, semua pejabat di bawahnya tidak berani menegakkan keadilan hukum. Kelemahan itu juga menjadi alasan mereka dipekerjakan di instansi pemerintahan. Struktur pemerintahan Yogyakarta ini, menurutnya, membentuk sejenis kartel politik-ekonomi yang patut dipertanyakan.

Comments are Disabled